Urutan Peraturan UU di Indonesia

Pada halaman ini akan dibahas mengenai Urutan Peraturan UU di Indonesia. Semua informasi ini kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga memberikan faedah bagi kita semua.

Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari hukum dasar yang bersifat tertulis, di samping ada hukum yang sifatnya tidak tertulis.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian dari hukum yang tertulis. Peraturan perundang-undangan bagi warga negara merupakan pedoman dan sumber tertib hukum yang melindungi hak-hak warga negara dan mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun ciri-ciri peraturan perundang-undangan adalah:
1. Keputusan itu dikeluarkan oleh yang berwenang.
2. Isinya mengikat secara umum, tidak hanya orang tertentu saja.
3. Sifatnya abstrak.

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, setelah bergulirnya reformasi, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan Perundangundangan.

Tujuan dikeluarkannya Undang-undang tersebut adalah untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta untuk memenuhi perintah pasal 22A UUD 1945 dan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan (hirarki) Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 10 tahun 2004 dinyatakan tentang jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Dalam: pkn

Share:

Anda Juga Bisa Baca